Petani Pertanyakan Permasalahan Hutang

JAMBI – Kasus kredit macet yang terjadi di PT Tunjuk Langit Sejahtera (PT TLS) naik pangkat. Sejumlah petani dan beberapa koperasi petani kelapa sawit yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Provinsi Jambi, melaporkan kasus kredit macet yang terjadi di PT TLS ini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, petani melalui APKASINDO, juga melaporkan kasus tersebut kepada Menteri Pertanian, dan Dirjen Perkebunan.

Poin-poin yang dilaporkan tersebut yaitu, petani merasa dirugikan karena kebun plasma yang angsuran kreditnya sudah mereka setorkan, namun suatu waktu malah diusir oleh pihak TLS. Petani juga meminta penghentian pemotongan angsuran kredit sebesar 30 persen, sebelum ada kejelasan hutang yang dimiliki petani.

Selain itu, PT TLS juga dilaporkan karena tidak menerapkan harga yang sesuai dengan ketentuan, sehingga petani dirugikan. Petani juga mempertanyakan keberadaan sejumlah aparat yang berada di lokasi perkebunan, yang selalu menangkap petani jika hasil panen petani tidak dijual kepada pihak TLS.

Dalam laporan tersebut, petani juga menyebutkan penandatanganan surat pembayaran hutang (SPH) yang dilakukan oleh petani, menyalahi aturan. “Kami melaporkan kasus ini, karena memang sudah tugas kami untuk melindungi petani. Selain itu, kita juga kasihan kepada petani, yang selalu dikejar-kejar hutang kredit sebesar 30 persen,” jelas Muhammad, Ketua DPW APKASINDO Jambi.

Sebelumnya, Muhammad mengatakan, pihaknya telah melayangkan surat secara resmi kepada KUD Sadar, PT TLS dan Bank Mandiri, menanyakan berapa sebenarnya utang yang harus dibayarkan petani. Namun sayangnya, hal tersebut tidak pernah ditanggapi.

“Kami berharap seluruh dinas maupun instansi terkait, baik yang berada di Provinsi, Kabupaten Tebo maupun Kabupaten Batanghari, agar proaktif menyelesaikan kasus ini,” tambahnya.

“Hingga bulan Desember 2009, ada sekitar Rp 128 miliar tagihan yang harus dibayarkan kepada Bank Mandiri,” tambah Rahman, Sekretaris DPW APKASINDO Jambi.

Dari keterangan Dahlia, salah seorang petani plasma, tahun 2001, lahan yang dimilikinya sudah diduduki oleh perusahaan, dan selama hampir 2 tahun ia tidak pernah panen. Namun tidak ada pengganti dari pihak perusahaan, dan juga tidak diberi jalan keluar. “Lahan saya tersebut diambil paksa oleh pihak TLS, dan bahkan sudah dihak guna

usahakankan,” tegasnya.

Lain lagi dengan Yasmin. Petani asal Tebo ini mengatakan, hutang yang dimilikinya sesuai dengan perjanjian dengan Bank Bali tahun 1994 sudah lunas. Akan tetapi, Yasmin mengatakan, secara sepihak, TLS meminta lagi kredit kepada Bank Mandiri. “Kami tidak pernah menerimanya barang 1 rupiah pun, namun kami disuruh membayar,” katanya.

Sementara itu, dari pengakuan Sargawi, yang mewakili Koperasi Bangun Mitra, pihaknya telah membayarkan kredit tersebut melebihi dari yang seharusnya dibayarkan. “Namun sebaliknya, ada selisih harga yang malah tidak dibayarkan TLS,” bebernya.

Hal yang tidak jauh berbeda juga dikatakan Amin, dari Koperasi Sampurna di Kabupaten Tebo. Pihaknya telah menyetor pembayaran kredit tersebut lebih kurang Rp 14,2 miliar, dan itu sudah melebihi dari apa yang disepakati.

Selain itu, ia juga menyesalkan keberadaan sejumlah aparat di sekitar lokasi perkebunan. Kalaupun memang diperlukan, ia meminta agar aparat tersebut netral, bukan sebaliknya, menekan petani. “Kalau seperti ini, kami merasa dizalimi TLS,” tegasnya.

Ketika ditanya berapa sebenarnya jumlah kredit yang seharusnya dibayar oleh petani, tidak ada yang bisa memastikannya. Hal ini dikarenakan pihak TLS tidak pernah menyertakan berapa seharusnya yang dibayarkan oleh petani.

Awalnya, kredit tersebut tahun 1994 sudah dicairkan oleh Bank Bali. Tahun 1998, petani sudah melakukan pemanenan, dan membayarkan angsuran kreditnya. Namun pada tahun 2003, TLS mencairkan lagi kredit dari Bank Mandiri. Hanya saja petani tidak pernah menerima kredit tersebut, tapi malah disuruh membayarkan.

“Sebelumnya kita sudah melaporkan hal ini kepada penegak hukum. Mulai dari polsek, polres, hingga polda. Tapi sayangnya tidak ada respons. Makanya kami laporkan ke KPK dan Menteri Pertanian,” pungkas Muhammad.

(ial)

Sumber _http://www.jambiekspres.co.id

L