KOTAJAMBI – Tindakan Polda Jambi mengusut kasus dugaan penyelewengan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan 2008 di Kabupaten Tebo, Jambi, membuat sejumlah kepala sekolah (kepsek) dan kontraktor pelaksana proyek DAK kalang-kabut.

Kasak-kusuk akibat pengusutan kasus atas perintah langsung Mabes Polri tersebut tergambar dari digelarnya jumpa pers, di Rumah-Makan Pagi Sore, Kota Jambi, Selasa sore (31/3). Kepala SDN 87 Teluk Langkap Kecamatan Sumay, Tebo, M Tarmizi, bahkan sampai menyewa pengacara.

Kepada wartawan, Kuasa Hukum Tarmizi, Sri Hayani, mengungkapkan, dalam penentuan pemenang proyek DAK tidak menggunakan sistem tender, tapi dengan cara verifikasi. Proyek dilaksanakan secara swakelola oleh sekolah dan dikoordinir oleh Pejabat Pelaksanan Teknis Kerja (PPTK).

Menurut Sri, pengadaan barang pada DAK Tebo 2008, seperti buku, komputer, warless dan alat-alat peraga di SDN 87 Teluk Langkap dikoordinir oleh PPTK, Dumiati. “Karena kuantitas dan spesifikasi barang tidak sesuai, PPTK dan kontraktor harus mengembalikan kelebihan uangnya,” paparnya.

Sri mengungkapkan, berdasar data inspektorat, ditemukan kejanggalan dalam DAK yang merugikan negara sekitar Rp 400 juta rupiah. “Nanti kalau sudah ditentukan tersangkanya, uang tersebut harus dikembalikan ke negara,” ujarnya.

Direktur CV Bima Sakti, Agus Purnomo, perusahaan yang lulus verifikasi DAK Tebo, mengatakan, ada 6 perusahaan yang lulus verifikasi. Perusahaan yang mendaftar dinilai, apakah barangnya ada atau tidak. Barangnya juga mesti diperlihatkan.

Menurut Agus, cara itu berbeda dengan sistem tender, penentuan pemenang dulu baru mencari barang. Karena sistem yang dipakai adalah verifikasi, CV Bima Sakti menggunakan buku petunjuk tekhnis (juknis). Isinya, antara lain, 52 sekolah yang mendapat DAK harus membeli barang ke 6 CV yang lulus verifikasi.

Agus mengaku perusahaannya memberikan barang sesuai kuantitas dan spesifikasi. Ia punya data lengkap soal itu. “Kami siap diminta keterangan oleh polisi nanti. Kami akan berikan data selengkap-lengkapnya, supaya perkara ini jelas. Soal harus mengembalikan uang, apa yang harus kami kembalikan, karena kami merasa sudah bertindak sesuai aturan,’ tandasnya. (infojambi.com/ALD)